London – Selain rangkaian kegiatan terkait pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO, hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan piagam aksesi ratifikasi Indonesia atas kebijakan internasional yaitu Protokol 1988 yang berkaitan dengan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan Loadlines 1966. Dengan penyerahan Piagam aksesi ratifikasi ke IMO maka Indonesia tunduk pada ketentuan konvensi tersebut secara internasional.
“Protokol 1988 terkait SOLAS 1974, yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI Nomor 57/2017, secara umum mengatur tentang harmonisasi masa berlaku sertifikat dan pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri atas pemeriksaan awal, pemeriksaan tahunan, pemeriksaan antara dan pemeriksaan pembaharuan,” ujar Menhub melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta, (29/11).
Sementara itu, Protokol 1988 terkait Loadlines, yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 84/2017, mengatur tentang harmoninasi sertifikat pemeriksaan batas garis muat kapal yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, keselamatan platform serta peningkatan stabilitas kapal.
Melalui ratifikasi Protokol 1988 ini, Indonesia telah menunjukkan komitmen penuh untuk berperan sebagai anggota IMO dan mendukung kebijakan internasional untuk keselamatan pelayaran. Hal ini sekaligus menegaskan kembali keseriusan Pemerintah untuk mensejajarkan dunia pelayaran nasional dengan dunia pelayaran di negara maju.
“Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal yaitu Ratifikasi Protokol 1988 terkait SOLAS 1974 dan Loadlines 1966 ini harus menjadi entry point untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional. Pelaksanaan pengelolaan aspek keselamatan di lapangan harus mengacu pada best practice terkini yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 57/2017 dan Perpres No. 84/2017,” terangnya.
Lebih lanjut, Menhub menejelaskan unit kerja terkait harus meningkatkan awareness seluruh stakeholder di lapangan terkait substansi yang diatur oleh ratifikasi Protokol 1988. Selain agar operator dan mitra kerja dapat lebih cepat dalam mencapai aspek compliance, pemahaman terhadap ratifikasi tersebut akan membantu menciptakan mekanisme pengawasan aktif dari semua pihak untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Meskipun hal ini adalah sebuah prestasi yang sangat berharga, yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menindaklanjuti pencapaian ini dalam wujud yang nyata bagi kepentingan masyarakat Indonesia,” pungkas dia.